 |
| Sekjend ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, memaparkan capaian realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan tren positif (Photo: Istrimewa) |
Realitynews.web.id | JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, memaparkan capaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ATR/BPN dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan tren positif. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Pudji menegaskan, meski sempat terpengaruh pandemi Covid-19 pada 2021, capaian PNBP ATR/BPN sejak 2022 hingga 2024 selalu melampaui target.
“Tren realisasi PNBP selama lima tahun terakhir cukup positif. Sejak 2022, capaian kami menunjukkan hasil yang lebih dari optimal,” ujarnya.
Pada 2021, realisasi PNBP hanya mencapai 91,65% dari target Rp2,44 triliun. Namun, pada 2022 realisasi melonjak hingga 118% atau Rp2,63 triliun dari target Rp2,33 triliun. Tahun 2023 capaian kembali meningkat dengan realisasi Rp3,05 triliun (121,88% dari target Rp2,5 triliun), dan pada 2024 tercatat Rp3,06 triliun atau 102,04% dari target Rp3 triliun.
Untuk tahun anggaran 2025, target PNBP ditetapkan Rp3,2 triliun. Hingga 10 September 2025, realisasi penerimaan telah mencapai Rp2,09 triliun atau sekitar 65,31% dari target. Pudji menyebut capaian ini cukup positif, meski masih diperlukan percepatan agar target akhir tahun dapat tercapai.
Lebih jauh, ia memproyeksikan penerimaan PNBP periode 2026–2029 akan terus meningkat dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku di Kementerian ATR/BPN.
Menurut Pudji, penyesuaian tarif tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memberi manfaat ganda bagi pemerintah dan masyarakat.
“Dari sisi negara, peningkatan PNBP berkontribusi signifikan terhadap APBN sekaligus menciptakan ruang fiskal tambahan untuk mendukung program pembangunan nasional, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan PNBP juga mendorong penguatan sistem pelayanan melalui pembangunan infrastruktur pendukung, digitalisasi layanan pertanahan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Meski begitu, Pudji menegaskan bahwa kebijakan tetap berpihak pada masyarakat tidak mampu.
“Mereka tetap dapat mengakses layanan pertanahan secara optimal dengan beban biaya yang seminimal mungkin. Ini sejalan dengan semangat inklusi pelayanan publik yang merata dan adil,” tegasnya.
RDP Panja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, serta dihadiri jajaran pejabat eselon I Kementerian ATR/BPN, antara lain Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Jonahar, serta Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono. Sejumlah pejabat daerah ATR/BPN juga mengikuti rapat secara daring. (*)
