 |
| Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan dalam rapat apresiasi Komisi II DPR RI dukungan kenaikan pagi anggaran ATR BPN TA 2026 (Photo: Istrimewa) |
Realitynews.web.id | JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026.
Hal itu disampaikan Ossy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ossy Dermawan.
Ossy menjelaskan, sekitar 80 persen tugas Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, anggaran 2026 akan difokuskan pada dua hal utama: perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan *business process*, baik di pusat maupun daerah. Saat ini, ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja di seluruh Indonesia. Layanan harus semakin mudah dan cepat, namun tetap akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum,” jelasnya.
Prioritas kedua adalah peningkatan kualitas SDM melalui rotasi penugasan pegawai. “Kami ingin mengatur *tour of duty* dan *tour of area* agar pegawai mendapatkan pengalaman dinas beragam dan tidak terjebak zona nyaman,” tambah Ossy.
Dalam RDP, anggota Komisi II juga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ossy menjelaskan, program ini telah berjalan sejak 2016-2017 dan menjadi prioritas nasional.
“Pada 2024, target PTSL hampir 5 juta bidang tanah. Namun, turun menjadi 1,3 juta di 2025. Dengan dukungan DPR, target 2026 kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang,” ungkapnya.
Menurutnya, percepatan PTSL penting untuk mencegah sengketa dan konflik pertanahan. “Dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia, sekitar 25 persen masih belum tersertipikasi. Inilah yang terus kami kejar,” kata Ossy.
Ia pun berharap dukungan DPR RI terus berlanjut. “Kami ucapkan terima kasih. Semoga Komisi II DPR RI dapat terus mengawasi pelaksanaan PTSL agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(*)
