 |
| Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP Didid Imawan, S.I.K., S.H., M.Tr.Mil., bersama Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhammad Natsir Ali, meninjau langsung lokasi lahan seluas 40 hektare di Kampung Tabang (Photo:Humas Polres Selayar) |
Lahan tersebut merupakan milik pribadi Bupati yang akan dipinjam pakaikan kepada Polres Selayar guna mendukung program ketahanan pangan berkelanjutan. Program ini direncanakan dimulai pada awal musim hujan September mendatang, dengan fokus penanaman jagung dan komoditas pangan lainnya.
Kapolres Selayar didampingi Koordinator Program Ketahanan Pangan Polres, Kabag SDM Kompol Hendra Suryanto, S.Sos., M.H. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa lahan cukup potensial, namun masih memerlukan tahap awal pengelolaan secara teknis.
“Insya Allah kita akan mulai di awal musim hujan, September nanti. Tapi tahap pertama tentu adalah pembukaan dan pengelolaan lahan. Targetnya, selain jagung, kita juga akan tanam berbagai varietas tanaman pangan yang menunjang kebutuhan masyarakat,” ujar AKBP Didid Imawan.
Kapolres juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Bupati, baik sebagai kepala daerah maupun secara pribadi.
“Ini bukti nyata kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan Polri. Kepedulian beliau sangat luar biasa, bahkan secara pribadi mengizinkan lahannya digunakan untuk program ini. Kita sangat mengapresiasi langkah mulia ini,” tambahnya.
Program ketahanan pangan ini merupakan bagian dari agenda nasional Polri, yang menargetkan pengelolaan lahan jagung seluas 20.000 hektare secara nasional, sebagaimana dicanangkan oleh Mabes Polri. Di tingkat regional, Polda Sulawesi Selatan mendapat target pengelolaan lahan seluas 1.000 hektare.
Pelaksanaan program mengedepankan sinergi dengan masyarakat, khususnya peran aktif Bhabinkamtibmas sebagai **Polisi Penggerak Ketahanan Pangan**. Langkah ini mencakup pendampingan teknis, penyediaan bibit, hingga distribusi hasil panen, serta bertujuan memberdayakan masyarakat desa dan membangun ketahanan ekonomi lokal.
Kapolres menegaskan bahwa pelibatan personel dalam program ini tidak akan mengganggu tugas pokok institusi kepolisian.
“Program ini dijalankan oleh fungsi pembinaan masyarakat. Jadi tidak mengurangi peran Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. Justru ini bentuk nyata Polri hadir membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat,” tegas AKBP Didid Imawan.
Ia juga menambahkan bahwa kesejahteraan masyarakat berkorelasi langsung dengan tingkat kriminalitas.
“Jika masyarakat sejahtera, angka kriminalitas akan menurun. Maka secara langsung maupun tidak langsung, program ini adalah langkah preventif yang efektif dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif,” tutupnya. (*)
