 |
| Kunker reses Komisi II DPR RI membahas persoalan pertanahan dan tata ruang yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah daerah di Sulsel (Photo: Istimewa) |
Realitynews.web.id | MAKASSAR, - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Suharno, SH,.MH menghadiri agenda kunjungan kerja (kunker) reses Komisi II DPR RI di Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan, Rabu (10/12/2025). Pertemuan ini digelar untuk membahas persoalan pertanahan dan tata ruang yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah daerah di Sulsel.
Kepala Kanwil BPN Sulsel, Dony Erwan Brillianto, membuka pertemuan dengan memaparkan capaian kinerja hingga 10 Desember 2025. Ia menyebut penyerapan anggaran telah mencapai 92,58 persen dan ditargetkan tembus 99,5 persen di akhir tahun. Program PTSL juga sudah 96 persen, dengan target tuntas 100 persen pada Desember.
Selain itu, redistribusi tanah disebut sudah selesai 100 persen. Layanan elektronik peralihan hak juga telah diterapkan di seluruh kantor pertanahan se-Sulsel. Sementara itu, Kantor Pertanahan Kota Parepare berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
"Semoga pertemuan ini menjadi ruang komunikasi efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di Sulawesi Selatan," ujar Dony dalam sambutannya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, juga memberikan apresiasi atas kinerja BPN Sulsel. Namun ia menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari evaluasi langsung di lapangan.
Menurut Bahtra, ada delapan isu utama yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI, yakni peningkatan kualitas SDM, percepatan PTSL, penyelesaian konflik pertanahan, sertipikasi aset negara dan pemda, penyusunan RTRW dan RDTR, penegakan hukum terhadap mafia tanah, penyelesaian HGU/HGB/HPL, serta kesesuaian tata ruang terhadap potensi bencana.
 |
| Photo bersama Komisi II DPR RI dan Kanwil BPN Sulsel serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota (Photo: Istimewa) |
“Kami ingin memastikan seluruh program berjalan dengan baik dan hambatan-hambatannya bisa diselesaikan,” kata Bahtra.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana sejumlah kepala kantor pertanahan menyampaikan persoalan yang kerap mereka hadapi di lapangan, terutama terkait sengketa lahan dan percepatan sertifikasi.
Kegiatan ini dihadiri para anggota Komisi II DPR RI, Kepala Kanwil BPN Sulsel, serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, termasuk Suharno dari Selayar.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara DPR RI, BPN, dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Program strategis seperti PTSL dan penyelesaian sengketa lahan juga diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk mempercepat pelayanan pertanahan di Sulsel agar semakin transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Editor: Andi Rusman
