 |
| Rapat Kerja Nasional Kementrian ATR/BPN 2025 di Jakarta (Photo: Istimewa) |
“Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujarnya di hadapan ratusan peserta dari seluruh Indonesia.
Mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Menteri Nusron menegaskan bahwa ada tiga tugas penting yang wajib dituntaskan seluruh jajaran:
1. Penyelesaian tunggakan berkas layanan pertanahan.
2. Penyelesaian residu PTSL.
3. Penyelesaian pemutakhiran data pertanahan.
Ia meminta jajaran pusat hingga daerah memeriksa akar permasalahan tunggakan secara detail.
“Harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Mohon dicek satu per satu, apakah hambatannya ada pada dokumen historis, yuridis, atau Peta Bidang Tanah (PBT),” tegasnya.
Menteri Nusron juga meminta jajarannya memanfaatkan masa libur akhir tahun untuk mendorong pemutakhiran data sertipikat tanah, termasuk pengukuran ulang.
"Saya sudah instruksikan supaya masuk pada waktu libur. Kalau yang nasrani libur Natal, yang muslim masuk. Momentum kumpul keluarga bisa dimanfaatkan untuk pemutakhiran data," jelasnya.
Selain itu, Menteri Nusron menekankan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai pintu masuk utama untuk perizinan dan peningkatan iklim usaha.
“RDTR menjadi pondasi penting untuk percepatan perizinan dan investasi,” ujarnya.
Rakernas ATR/BPN 2025 berlangsung 8–10 Desember dan diikuti 471 peserta, mulai dari pejabat tinggi madya dan pratama, Kepala Kanwil BPN Provinsi, hingga Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota.
Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, turut hadir sebagai pembicara kunci dalam sesi pembukaan.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron memberikan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kepala Kanwil BPN Kaltim dan 23 Kepala Kantor Pertanahan. Penghargaan diserahkan bersama Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan dan Sekjen ATR/BPN Dalu Agung Darmawan.
Editor: Andi Rusman
