 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (Photo: Istimewa) |
Penegasan tersebut disampaikan Nusron saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Dalam kesempatan itu, Nusron yang juga dikukuhkan sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menekankan pentingnya pendekatan penanganan bencana yang lebih manusiawi dan partisipatif.
“Hari ini, kesinambungan gotong royong kita lanjutkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan. Negara bertanggung jawab melindungi rakyat, terutama kelompok paling rentan agar mampu bangkit secara bermartabat dari setiap musibah,” kata Nusron.
Ia menyebut, komitmen negara dalam penanggulangan bencana telah ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai kebijakan konkret. Salah satunya dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan memicu terjadinya banjir di sejumlah daerah.
Namun demikian, Nusron menilai langkah tersebut harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Menurutnya, perusakan lingkungan merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap keselamatan masyarakat.
“Pencabutan izin saja tidak cukup. Harus ada tindakan hukum karena merusak lingkungan adalah kejahatan luar biasa yang akan dihukum berat, baik di dunia maupun akhirat,” tegasnya.
Selain peran pemerintah, Nusron menegaskan kontribusi organisasi keagamaan juga sangat dibutuhkan. Ia menyampaikan, MUI telah menyalurkan bantuan rehabilitasi tiga masjid di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Donasi yang dihimpun juga akan digunakan untuk merehabilitasi sekitar 500 rumah guru mengaji dan marbot.
“Semua ini agar Majelis Ulama dan ormas Islam benar-benar memberikan manfaat nyata bagi umat. Tanggung jawab mengatasi bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua, termasuk para tokoh agama,” ujarnya.
Acara bertajuk Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa tersebut turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla, serta para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Kegiatan ini juga diikuti sekitar 58 ribu peserta dari unsur MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek. (*)
