 |
| Pengukuran bidang tanah (Photo: freepik.com) |
Dalam forum yang mengangkat tema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia”, Wamen Ossy menyebut MAPPI memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas dan kredibilitas profesi penilai.
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten untuk menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Wamen Ossy.
Webinar ini menghadirkan pembicara lintas institusi, mulai dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan RI, hingga akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan tersebut diikuti anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Wamen Ossy, forum diskusi semacam ini penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) penilai pertanahan sekaligus memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan.
“Webinar ini merupakan salah satu wujud dari perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas dari SDM-SDM penilai pertanahan. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan menjadi referensi serta tambahan wawasan bagi kita semua dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” tutur Wamen ATR/Waka BPN.
Dalam paparannya, ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam praktik penilaian tanah, termasuk potensi kesalahan teknis dan risiko hukum yang dapat dihadapi para penilai. Ia menekankan pentingnya mitigasi risiko serta penerapan standar profesional secara konsisten.
Wamen Ossy turut mengingatkan anggota MAPPI agar terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan memiliki dasar teknis yang kuat serta dapat diterima secara luas.
“Kami dari pihak pemerintah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan sistem yang semakin terintegrasi,” lanjut Wamen Ossy.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyampaikan komitmen organisasinya untuk memperluas kerjasama lintas sektor demi membangun ekosistem penilaian yang profesional dan berintegritas.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun akademisi, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindungi secara hukum,” pungkas Wahyu Mahendra. (*)
