 |
| Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan terkait pengadaan layanan video conference (Zoom Meeting) senilai Rp 5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. (Foto: Kompas.com/Adhyasta Dirgantara) |
Realitynews.web.id | JAKARTA — Anggaran pengadaan lisensi aplikasi rapat daring milik Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan. Nilainya disebut mencapai Rp 5,7 miliar, atau sekitar Rp 633 juta per paket.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan untuk layanan video conference selama periode April hingga Desember 2026.
“Layanan ini disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 April 2026.
Menurut dia, layanan tersebut digunakan untuk menyampaikan arahan teknis secara seragam serta edukasi kepada pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Sistem video conference ini, kata Dadan, bersifat enterprise dan dikelola terpusat oleh Pusat Data dan Informasi BGN.
Ia menyebutkan kapasitas layanan itu mencapai sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual. Penggunaannya mencakup seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Dadan mengatakan, fasilitas tersebut dipakai untuk berbagai kegiatan program makan bergizi gratis, seperti rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis, evaluasi program, hingga edukasi publik.
“Dengan kapasitas besar ini, kami dapat menjangkau puluhan ribu peserta sekaligus,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh distribusi layanan di lapangan, tetapi juga keseragaman pemahaman para pelaksana. Karena itu, BGN membutuhkan sarana komunikasi digital yang mampu menjamin penyampaian informasi secara cepat dan serentak.
“Koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program,” kata Dadan. (*)
Editor: Admin
Sumber: Kompas.com
