Pakar UGM Soroti WFH ASN, Tanpa Sistem Ini Kinerja Bisa Anjlok

 

Ilustrasi seorang ASN yang menjalankan kebijakan pemerintah melalui Work From Home (Photo: AI) 

Realitynews.web.id | YOGYAKARTA – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi diberlakukan pemerintah dengan skema satu hari kerja dari rumah setiap pekan. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya efisiensi, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Namun, kebijakan tersebut dinilai memiliki potensi dampak terhadap kinerja aparatur. Dosen Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Dr. Agustinus Subarsono, mengingatkan bahwa efektivitas WFH sangat bergantung pada kesiapan sistem kerja dan budaya organisasi.

Menurutnya, penerapan WFH bisa berjalan optimal apabila didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai serta budaya kerja yang mandiri. Sebaliknya, jika aparatur masih bergantung pada instruksi atasan, kebijakan ini berisiko menurunkan produktivitas.

“Ketika budaya kerja belum mandiri dan masih bergantung pada petunjuk teknis, maka WFH berpotensi mengurangi produktivitas. ASN bisa saja lebih fokus pada urusan domestik dibanding pekerjaan utama,” ujarnya.

Subarsono menekankan bahwa pemerintah perlu menyiapkan sistem pengawasan yang terukur agar kebijakan ini tidak menjadi celah penurunan kinerja. Salah satu langkah yang disarankan adalah penerapan sistem kerja berbasis output dan waktu.

Penggunaan timesheet, laporan kerja harian, serta pertemuan rutin secara daring dinilai penting untuk memastikan kinerja tetap terpantau. Selain itu, pola kepemimpinan berbasis kepercayaan (trust-based leadership) juga diperlukan agar ASN tetap produktif meski tanpa pengawasan langsung.

Dari sisi ekonomi, kebijakan WFH dinilai berpotensi mengurangi biaya operasional, seperti penggunaan listrik dan transportasi. Meski demikian, Subarsono mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berasumsi, tetapi melakukan perhitungan yang akurat terkait efisiensi yang dihasilkan.

Ia juga menilai bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Agar kebijakan WFH berjalan efektif, terdapat beberapa faktor kunci yang harus dipenuhi, antara lain:Infrastruktur teknologi yang stabil, Budaya kerja mandiri, Sistem monitoring kinerja yang terukur dan Standar kerja berbasis output. 

Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, kebijakan WFH berpotensi menimbulkan penurunan produktivitas sekaligus mengganggu kinerja birokrasi secara keseluruhan. (AR) 

Sumber: Universitas Gadja Mada