 |
| Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar gelar Rapat Koordinasi bahas pengelolaan pelabuhan dan transportasi laut (Photo: Istimewa) |
Realitynews.web,id | SELAYAR – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk merespons keluhan masyarakat terkait pengelolaan pelabuhan dan transportasi laut yang dinilai masih menyulitkan. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Selayar, Selasa (03/06/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Selayar, Drs. Muchtar, M.M., dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Perhubungan, DPRD Selayar, Unit Penyelenggara Pelabuhan Selayar dan Jampea, Satpolair, Basarnas, media lokal, TNI AL, serta perwakilan pemuda kepulauan.
 |
| Kadis Perhubungan Kepulauan Selayar, Drs. Suardi (Photo: Istimewa) |
Fokus pada Keselamatan dan Legalitas Transportasi Laut
Kepala Dinas Perhubungan, Drs. Suardi, menjelaskan bahwa tujuan utama rapat ini adalah untuk menyatukan persepsi antar-instansi guna menghasilkan kebijakan pelabuhan yang berpihak kepada masyarakat namun tetap sesuai regulasi.
Wakil Bupati Drs. Muchtar menyoroti pentingnya kapal kayu sebagai moda transportasi utama masyarakat kepulauan. Namun, ia menegaskan bahwa aspek keselamatan pelayaran dan legalitas kapal tidak boleh diabaikan.
“Kita harus mencari titik temu antara kebutuhan masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan pelayaran,” ujarnya.
 |
| Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. muchtar, MM dan Anggota DPRD, Andi Idris (Photo: Istimewa) |
DPRD dan Polair: Edukasi dan Pendekatan Realistis
Ketua Komisi III DPRD Selayar, Andi Idris, menekankan perlunya edukasi kepada pelaku usaha kapal. Ia menilai bahwa sosialisasi aturan pelayaran harus ditingkatkan agar masyarakat memahami konteks hukum, bukan sekadar mematuhinya.
Sementara itu, Kasat Polair yang mewakili Kapolres Selayar menambahkan bahwa pendekatan keamanan harus realistis. Ia mengingatkan bahwa tidak semua aturan bisa langsung diterapkan di lapangan, namun keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama.
 |
| Kepala UPP Kelas III Pelabuhan, Capt. Romy Sumardiawan (Photo: Istimewa) |
Perizinan dan Solusi Alternatif
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar, Kapten Romy Sumardiawan menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan tugas sesuai prosedur. Ia menekankan pentingnya *izin pelayaran sebagai syarat mutlak demi keselamatan jiwa, serta keterikatan hukum pidana bagi petugas yang lalai.
Kapten Romy juga mengusulkan solusi berupa skema perizinan alternatif, seperti pengalihan status kapal menjadi kapal penumpang tradisional agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Keluhan Pelayanan Saat Hari Besar
Ketua Aliansi Pemuda Kepulauan mengeluhkan minimnya layanan transportasi laut menjelang hari besar seperti Lebaran. Ia menilai kendala administratif menjadi hambatan utama pengusaha kapal dalam memenuhi lonjakan kebutuhan penumpang.
Hal senada disampaikan oleh Camat Pasimasunggu, Nur Amin Arsyad, yang menyebut pembinaan sudah dilakukan namun belum maksimal. Menurutnya, mekanisme perizinan masih terlalu rumit bagi pelaku usaha lokal.
Kesepakatan dan Tindak Lanjut
Dari rapat koordinasi tersebut, disepakati beberapa langkah strategis, antara lain:
- Mendorong kelengkapan dokumen perizinan kapal kayu,
- Peningkatan standar keselamatan pelayaran,
- Perbaikan fasilitas dan sistem layanan pelabuhan, termasuk sistem tiket,
- Sosialisasi peraturan pelayaran secara menyeluruh kepada masyarakat dan pelaku usaha
Pemerintah Kabupaten Selayar berharap langkah-langkah ini mampu menjawab tantangan transportasi laut di wilayah kepulauan serta menjamin keselamatan dan keteraturan operasional pelabuhan ke depan.
