Model Closed Loop Jadi Strategi Penataan Akses Reforma Agraria 2025

 

Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan,  membuka Monitoring dan Evaluasi Penataan Agraria Semester I Tahun Anggaran 2025 di Jakarta (Photo: Istimewa) 

Realitynews.web.id | JAKARTA – Reforma Agraria tidak bisa dipisahkan dari dua komponen utama: Penataan Aset dan Penataan Akses. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penataan Agraria Semester I Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Jakarta. Kamis (31/07/2025).

"Penataan Aset, seperti legalisasi aset, memberikan pengakuan (atas aset tanah), sedangkan Penataan Akses memberikan peluang (peningkatan ekonomi). Karena, tanpa penataan akses, masyarakat hanya akan memiliki sertipikat tanah, tapi tidak bisa meningkatkan taraf hidupnya," jelas Wamen Ossy.

Lebih lanjut, Wamen Ossy mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mereplikasi model Penataan Akses yang telah berhasil diterapkan di beberapa wilayah ke daerah lain, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan potensi tanah masing-masing.

“Terkait Penataan Akses, kita bisa mulai dengan menghubungi pihak terkait, apakah itu masyarakat adat, kemudian menghubungkannya dengan off-taker-nya, perusahaan. Seperti halnya Penataan Akses budidaya pisang cavendish di Jembrana, Bali. Kira-kira siapa dulu off-taker-nya? Apakah dia masih membutuhkan tanah? Coba dipertemukan, disurvei, ternyata cocok, bisa difasilitasi dengan masyarakat, akhirnya bisa terselenggara,” tambahnya.

Sejalan dengan Wamen Ossy, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, turut menjelaskan bahwa Penataan Akses dilakukan dengan menggunakan model bisnis Closed Loop. Model ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis dari hulu ke hilir, dengan mendorong kolaborasi lintas sektor demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Karena dengan Model Closed Loop ini mendapat jaminan dari proses, hingga produksi, sampai dengan pemasaran. Kalau kita tidak menghadirkan off-taker dalam kegiatan akses reform, pada saat panen nanti itu harganya bisa terjun bebas dan merugikan petani. Adanya off-taker menjadi jaminan agar hasil petani tidak jatuh ke tengkulak,” terang Yulia.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Wamen Ossy juga memberikan penghargaan kepada pencipta lagu Mars Reforma Agraria, Heri Mulianto, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN.

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi seluruh Indonesia. (AR/MW)