 |
| Keramba nelayan terbengkalai menunggu kepastian proses PKS dari Balai Taman Nasional Taka Bonerate (Photo: Istrimewa) |
Realitynews.web.id | SELAYAR, – Proses pengurusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan keramba ikan hidup di kawasan Taman Nasional Takabonerate belum juga menemukan kejelasan hingga Senin (11/8/2025). Akibatnya, sejumlah pembeli ikan hidup menghentikan aktivitas pembelian hasil tangkapan nelayan.
Para pedagang mengaku telah melengkapi seluruh berkas persyaratan yang diminta Balai Taman Nasional Takabonerate. Namun, mereka tetap belum bisa beroperasi karena PKS yang diwajibkan belum diterbitkan.
“Kami takut membuka pembelian tanpa PKS. Kalau tiba-tiba petugas datang, apalagi sampai bawa senjata dan menyegel keramba, itu jelas merugikan,” ujar salah seorang pemilik keramba yang sudah tiga bulan menghentikan operasi.
Menurutnya, selama hampir tiga bulan terakhir jawaban yang selalu diterima dari pihak balai hanya, “menunggu PKS dari pusat.” Kondisi ini berdampak pada penghidupan para pembeli dan nelayan yang menggantungkan ekonomi dari penjualan ikan hidup.
Yang membuat para pedagang heran, di tengah kebuntuan PKS ini masih ada pihak yang bebas membeli ikan hidup dan beroperasi seperti biasa. Bahkan, ada kapal yang langsung masuk ke perairan Taka-taka untuk menangkap dan memuat ikan tanpa ada tindakan dari pihak berwenang.
“Kalau mereka memang sudah punya PKS, tunjukkan saja dokumennya. Setahu saya, untuk mengurus PKS harus ada anggota nelayan yang diverifikasi pihak balai. Jangan sampai verifikasinya hanya formalitas, apalagi kalau nama-nama nelayan yang didaftarkan tidak jelas,” tegasnya.
Informasi lain yang diterima media ini menyebutkan adanya permintaan dari nelayan dan pedagang ikan hidup agar Balai Taman Nasional Takabonerate berlaku adil.
“Kalau mau dihentikan, hentikan semua. Kalau mau dibuka, buka semua juga. Jangan tebang pilih,” kata seorang tokoh nelayan setempat.
Tertutupnya akses informasi dan minimnya konfirmasi terkait kebijakan pengelolaan di kawasan konservasi ini memunculkan keresahan di kalangan masyarakat pulau-pulau kecil dalam wilayah Taman Nasional Takabonerate.
Sejumlah tokoh masyarakat dan nelayan berharap pemerintah pusat maupun daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik PKS ini. Mereka menilai, persoalan yang berlarut-larut ini sudah terlalu lama diabaikan dan berdampak pada perekonomian masyarakat kepulauan. (*)
