 |
| Ruang kota Ibukota DKI Jakarta (Photo: Istimewa) |
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa nilai investasi yang bersumber dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mencapai Rp357,17 triliun sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
“Kebijakan penataan ruang kini benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional. Tata ruang bukan lagi sekadar dokumen perencanaan, tetapi fondasi strategis dalam memastikan arah pembangunan yang efisien dan berkeadilan,” ujar Nusron di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Nusron menjelaskan, capaian tersebut tak lepas dari upaya Kementerian ATR/BPN memperkuat sistem perencanaan ruang melalui digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dalam setahun terakhir, pemerintah menerbitkan 119 dokumen RDTR baru, meningkat 21,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Total 445 RDTR kini telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) — naik 189 dokumen atau 73,8 persen dibanding periode sebelumnya.
Integrasi itu menjadikan tata ruang sebagai pintu utama masuknya investasi baru. Melalui sistem digital OSS, pelaku usaha bisa mendapatkan kepastian lokasi dan izin secara cepat, transparan, dan berbasis data spasial akurat.
“Langkah ini menutup ruang bagi praktik tumpang tindih lahan sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam berusaha,” kata Nusron.
Menurut Nusron, keberhasilan tersebut menggambarkan arah kebijakan pemerintah Prabowo yang menitikberatkan pada investasi produktif, pemerataan pembangunan, dan optimalisasi ruang untuk kesejahteraan rakyat. Dengan tata ruang terintegrasi, pembangunan kini tidak hanya difokuskan di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga diarahkan ke wilayah potensial yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Investasi Rp357 triliun bukan sekadar angka. Itu bukti meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap kepastian tata ruang di Indonesia,” tegasnya.
Selain menjadi motor investasi, penguatan tata ruang juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Setiap RDTR disusun dengan mempertimbangkan zonasi ekonomi, daya dukung sumber daya alam, dan mitigasi bencana.
“Dalam visi Prabowo, pembangunan harus merata tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi. Karena itu, tata ruang kami dorong menjadi acuan utama dalam pembangunan nasional,” jelas Nusron.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan mempercepat sinkronisasi rencana tata ruang antara pusat dan daerah, memperluas digitalisasi RDTR, serta memperkuat data spasial tematik lintas kementerian dan daerah.
Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola ruang nasional yang efisien, adaptif, dan inklusif.
“Kami ingin memastikan setiap jengkal tanah di Indonesia dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tata ruang adalah kunci menuju pembangunan yang tertib dan berkeadilan,” tutup Nusron. (*)
