 |
| Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Arsyil Iksan, Politisi Partai Nasdem (Photo: Istimewa) |
Hal itu disampaikan Arsyil usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Selayar, Senin (29/12/2025). Ia menilai program check point yang digagas Bupati Selayar merupakan langkah strategis dan tepat masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
“Program check point ini memang menjadi fokus Pak Bupati karena berkaitan langsung dengan peningkatan PAD, terutama dari sektor perikanan. Dampaknya juga langsung dirasakan masyarakat kepulauan, sehingga penganggarannya harus mendapat perhatian dan dukungan penuh dari semua pihak,” kata Arsyil.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah terhadap program tersebut terlihat jelas, termasuk saat pertemuan pembangunan di Bangun beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Bupati Selayar disebut memberi perhatian khusus pada dukungan anggaran agar program check point dapat terealisasi secara optimal.
Meski demikian, Arsyil menekankan keberhasilan program check point harus diiringi dengan perhatian terhadap kebutuhan dasar nelayan, khususnya terkait operasional melaut. Salah satu persoalan krusial yang masih dihadapi nelayan kepulauan adalah keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM) dengan harga standar.
“Nelayan di pulau-pulau kecil masih kesulitan mendapatkan BBM dengan harga yang layak. Ini yang terus kami perjuangkan. Saya sudah berkoordinasi dengan Kabag Ekonomi, dan beliau menyampaikan bahwa Pak Bupati telah memberikan arahan. Mudah-mudahan pada 2026 sudah ada pengaturan harga BBM nelayan yang lebih murah,” ujarnya.
Arsyil juga mengungkapkan rendahnya kontribusi PAD dari sektor perikanan tangkap selama ini menjadi salah satu alasan pemerintah daerah memfokuskan program check point. Jika didukung penuh oleh otoritas terkait dan para pelaku usaha nelayan, khususnya di kawasan Takabonerate, ia optimistis pendapatan daerah dari sektor tersebut dapat meningkat signifikan.
“Kalau check point ini berjalan maksimal dan didukung semua pihak, saya yakin PAD bisa meningkat. Kuncinya ada pada pendekatan ke masyarakat nelayan. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan langsung di wilayah kepulauan,” ucapnya.
Ia menambahkan, pada tahap awal 2026 pemerintah daerah perlu memaksimalkan sosialisasi program, termasuk fungsi dan manfaat check point, agar nelayan memahami serta terlibat aktif dalam pelaksanaannya.
“Dalam rapat komisi kemarin saya sampaikan, dukungan DPRD terhadap program prioritas Pak Bupati di sektor perikanan harus maksimal. Sosialisasi menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum program ini dijalankan secara penuh,” pungkas Arsyil. (FDY/AR)
