 |
| Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Reforma Agraria Tahun 2025 (Photo: Istimewa). |
Rakornas ini diikuti para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dari seluruh Indonesia, termasuk wilayah prioritas pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya solidaritas dan koordinasi yang baik dalam menjalankan program Reforma Agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semua persoalan mohon diselesaikan dengan baik-baik. Laksanakan Reforma Agraria dengan saksama dan koordinasi yang solid. Tidak ada arahan khusus, karena saya yakin Bapak dan Ibu lebih memahami kondisi lapangan,” ujar Nusron.
Rakornas 2025 mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria”, yang diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menteri Nusron juga mengingatkan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan efisien, fokus, dan berorientasi pada hasil.
“Ini Rapat Koordinasi Nasional, maka pelaksanaannya harus cermat, efisien, dan tidak bertele-tele,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Landreform, Rudi Rubijaya, menjelaskan bahwa Rakornas bertujuan merumuskan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan Reforma Agraria secara komprehensif. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci percepatan Reforma Agraria sekaligus penyelesaian konflik agraria di berbagai daerah.
“Rakornas ini diharapkan menghasilkan strategi penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta skema penyelesaian permasalahan dan konflik Reforma Agraria,” ungkap Rudi.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi Panel I bertema *Sinkronisasi Arah Kebijakan Reforma Agraria*. Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian koordinator dan kalangan akademisi, serta dimoderatori oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama.
Rakornas ini juga dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)
