 |
| Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, di Kota Serang, Banten, Minggu 8/2/2026. (Photo: ANTARA/Desi Purnama Sari) |
Pernyataan tersebut disampaikan Komaruddin di sela-sela Konvensi Nasional Media Massa, yang menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Kegiatan itu digelar di Aula Aston Hotel, Kota Serang, Provinsi Banten, Minggu (9/2).
Komaruddin menjelaskan, iklan yang selama puluhan tahun menjadi “amunisi” utama bagi televisi dan media arus utama lainnya kini mengalami pergeseran signifikan. Belanja iklan, kata dia, lebih banyak mengalir ke media sosial dan platform berbagi video seperti YouTube.
“Sekarang hampir semua media tradisional mengalami PHK karena pendapatannya menurun. Sumber utama pendapatan itu dari iklan, sementara iklan justru larinya ke media sosial,” ujar Komaruddin.
Kondisi tersebut, lanjut dia, membuat banyak perusahaan pers berada dalam tekanan berat, terutama media arus utama dan media lokal yang memiliki keterbatasan modal serta jangkauan pasar.
Oleh karena itu, Dewan Pers mendorong pemerintah untuk segera menghadirkan regulasi yang adil guna membatasi hegemoni platform global sekaligus menciptakan keseimbangan ekosistem bisnis media nasional.
Komaruddin menilai, tanpa campur tangan negara dalam menciptakan keadilan distribusi ekonomi digital, keberlangsungan media mainstream akan terus terancam.
“Kalau pemerintah tidak ikut menciptakan keadilan, media mainstream akan terus kekurangan pendapatan atau revenue, dan pada akhirnya kembali berujung pada PHK,” tegasnya. (*)
