 |
| Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan melepas 619 Taruna STPN untuk KKN Pertanahan 2025–2026 (Photo: Istimewa) |
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi pembangunan nasional.
“Kegiatan KKNP-PTLP ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang secara konsisten menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan nasional, termasuk di bidang pertanahan,” kata Ossy saat melepas para Taruna/i di Pendopo Sasana Widya Bhumi STPN, Sleman, DIY, Senin (9/2/2026).
Ossy menilai KKN Pertanahan menjadi langkah strategis negara dalam menyiapkan aparatur pertanahan yang profesional dan memahami kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, bagi Taruna/i STPN, program ini bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi bagian dari proses pembentukan karakter dan profesionalisme sejak dini.
“Taruna/i harus memahami bahwa pertanahan bukan hanya soal aturan dan prosedur. Tanah juga menyangkut manusia, ruang hidup, dan dinamika sosial masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengalaman lapangan akan membentuk aparatur pertanahan yang matang, bertanggung jawab, dan mampu menerjemahkan kebijakan pusat sesuai konteks daerah.
“Bagi negara, kegiatan ini adalah upaya menyiapkan SDM yang memahami lapangan, terbiasa bekerja lintas sektor, dan mampu mengimplementasikan kebijakan sesuai kondisi daerah masing-masing,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan KKNP-PTLP 2025–2026, sebanyak 285 Taruna/i ditempatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 304 Taruna/i di Jawa Tengah, serta 30 Taruna/i lainnya di Aceh dan Sumatera Utara.
Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus mendukung agenda strategis pertanahan nasional yang dijalankan Kementerian ATR/BPN.
Kegiatan pelepasan turut dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua STPN Sri Yanti Achmad, Kepala Kanwil BPN DIY Sepyo Achanto, serta sejumlah pejabat pusat dan daerah. (*)
