 |
| Infrastruktur energi nasional melalui penyediaan lahan dan penguatan tata ruang (Photo: Istimewa) |
Realitynews.web.id | JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional melalui penyediaan lahan dan penguatan tata ruang. Dukungan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor ketahanan energi.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, kementeriannya akan memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang untuk menunjang program tersebut.
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Menurut Nusron, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi mencapai sekitar 849 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 ribu hingga 60 ribu hektare berada di wilayah Pulau Jawa.
Ia menambahkan, saat ini ATR/BPN masih melakukan pemetaan serta identifikasi terhadap lokasi-lokasi lahan yang berpotensi dimanfaatkan.
Selain penyediaan lahan, dukungan juga diberikan melalui percepatan perizinan pemanfaatan ruang. Salah satu instrumen yang akan digunakan adalah penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar untuk memproses berbagai perizinan lanjutan.
Nusron juga mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan dalam skema PSN guna mempercepat proses penyesuaian tata ruang dan penyelesaian aspek pertanahan.
“Dengan demikian, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt.
Menurut Bahlil, langkah itu merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” ujar Bahlil.
Rapat tingkat menteri tersebut turut dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Merah Putih. Dalam pertemuan itu, Nusron juga didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana. (*)
