 |
| Klarifikasi tersebut disampaikan Ismail pada Senin (9/11/2026), mengenai pemberitaan mengenai 14 relawan SPPG Bontomatene yang disebut telah diberhentikan (Photo: Ist) |
Klarifikasi tersebut disampaikan Ismail pada Senin (9/11/2026), mengenai pemberitaan mengenai 14 relawan SPPG Bontomatene yang disebut telah diberhentikan.
Menurut Ismail, kebijakan yang diterapkan pihak pengelola merupakan pengaturan jadwal kerja relawan berdasarkan sistem shifting. Dengan mekanisme tersebut, relawan tetap berada dalam sistem kerja, tetapi pelaksanaan tugas dilakukan secara bergiliran.
" Penerapan sistem shifting tersebut perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sistem ini berkaitan dengan pengaturan jadwal kerja relawan, bukan keputusan pemutusan hubungan kerja sebagaimana narasi yang berkembang," kata Ismail.
Ia menjelaskan, penerapan sistem tersebut mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63551 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Bahan Baku Pangan dan Pembiayaan Operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Ismail menyebut sistem shifting menjadi mekanisme yang memungkinkan mitra menyesuaikan jumlah tenaga kerja harian dengan kapasitas porsi makanan yang diproduksi. Dengan demikian, menurut dia, penyesuaian kebutuhan tenaga operasional tidak harus dilakukan melalui pemberhentian relawan.
Meski membantah adanya PHK, Ismail mengakui polemik pemberitaan tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kepulauan Selayar atas kesalahpahaman yang berkembang.
"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya di Kepulauan Selayar, atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul akibat informasi yang berkembang. Kami memahami bahwa polemik ini telah menimbulkan kekhawatiran di tengah publik," ujarnya.
Ia menegaskan, permohonan maaf tersebut bukan berarti pihaknya mengubah kebijakan sistem shifting yang sedang diterapkan. Menurut Ismail, permintaan maaf itu merupakan bentuk tanggung jawab pengelola agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang lebih utuh mengenai kebijakan operasional dapur MBG.
Ismail juga berjanji memperbaiki pola komunikasi dan keterbukaan informasi, terutama menyangkut pengaturan jadwal kerja relawan serta aktivitas operasional dapur.
"Ke depan, kami akan memperbaiki komunikasi dan keterbukaan informasi, terutama yang berkaitan dengan jadwal kerja relawan dan operasional dapur. Kami berkomitmen menjaga pelayanan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan profesional, transparan, dan akuntabel," katanya.
Pihak SPPG Bontomatene berharap klarifikasi tersebut dapat meredakan polemik yang berkembang. Ismail juga mengajak masyarakat untuk tetap menyampaikan kritik dan masukan secara proporsional dengan mengedepankan informasi yang benar dan berimbang.
Namun, penjelasan mengenai penerapan sistem shifting tersebut masih merupakan keterangan dari pihak mitra SPPG. Kejelasan mengenai status ke-14 relawan, termasuk kepastian jadwal kerja dan hak-hak mereka selama penerapan sistem pergiliran, menjadi bagian penting untuk memastikan persoalan ini dipahami secara menyeluruh. (AR)
