KPK Gandeng LP2I Tipikor, LPP, dan ILMCI Gelar Bimtek: Dorong Partisipasi Masyarakat Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi

 

KPK Gandeng LP2I Tipikor, LPP, dan ILMCI Gelar Bimtek di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Dorong Partisipasi Masyarakat Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi (Photo: Istimewa) 

Realitynews.web.id -- JAKARTA SELATAN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan LP2I Tipikor, LPP, dan ILMCI Group menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan. Kegiatan ini mengusung tema "Peran Serta Masyarakat Membangun Indonesia Emas Bebas dari Korupsi." Selasa, (15/04/2025) 

Acara dibuka dengan sambutan dari Brigjen Pol. Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi selaku Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI. Ia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan LP2I Tipikor dan mitra lainnya, serta menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam pemberantasan korupsi.  

Dukungan serupa disampaikan oleh Dr. Sofian Tjandra, Ph.D., pendiri LP2I Tipikor dan CEO ILMCI Group, serta Mayjen TNI (Purn.) Syahrial E. Siregar yang juga menyatakan komitmen mendalam terhadap gerakan antikorupsi berbasis masyarakat.

Bimtek ini dihadiri 102 peserta dari berbagai provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Narasumber utama, Johnson Ridwan Ginting (Kasatgas 2 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI), menyampaikan materi penting tentang kondisi korupsi di Indonesia, strategi pemberantasan, serta data statistik terbaru.

Peserta dari berbagai provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua (Photo: Istimewa) 

Beberapa poin penting dalam paparannya:  

- Korupsi sebagai *extraordinary crime* dengan indikator seperti IPK, IPAK, dan SPI.  

- Strategi KPK melibatkan edukasi, struktural, serta partisipasi publik.  

- Sejak 2004 hingga Triwulan I 2025, tercatat 1.694 kasus korupsi dengan 1.863 pelaku dari beragam profesi.  

- Pelaporan dapat dilakukan melalui saluran resmi KPK seperti call center 198, email, website, dan WhatsApp.

KPK juga menegaskan bahwa pelapor dilindungi secara hukum berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2006.

Sesi diskusi berlangsung aktif dengan berbagai perwakilan daerah menyampaikan tantangan korupsi di wilayah masing-masing. Acara ditutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan dokumentasi bersama.

Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul lebih banyak agen perubahan di masyarakat yang berani melaporkan dan aktif berperan dalam gerakan antikorupsi. (ar)