 |
| Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, menggenjot kinerja kehumasan dan protokol demi meningkatkan transparansi dan pelayanan publik. (Photo:Istrimewa) |
“Saya sangat optimis di akhir tahun itu kita capai (target kerja). Apa yang kita targetkan masih *on the track”, kita bisa mencapai tujuan-tujuan jangka menengah,” kata Harison saat menyampaikan paparannya dalam rapat evaluasi triwulan II yang digelar secara daring pada Senin (14/07/2025).
Pada triwulan II tahun ini, Biro Humas dan Protokol menargetkan sejumlah pencapaian strategis. Di antaranya mempertahankan predikat informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik, meningkatkan indeks pengelolaan pengaduan, serta memperluas jangkauan komunikasi melalui media sosial.
Secara spesifik, target yang dicanangkan meliputi:
- Masuk tiga besar pemberitaan nasional (*share of voice*) tahun 2025;
- Menambah 1 juta pengikut di Instagram;
- Meningkatkan 100 ribu pengikut TikTok;
- Meningkatkan jumlah subscriber YouTube hingga 80 ribu.
Adapun capaian triwulan II menunjukkan tren positif. Beberapa indikator bahkan melampaui target. Layanan perkantoran dan keprotokolan tercapai 100%. Pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat tercatat 102,39% dari target 95%, sementara pelaksanaan strategi komunikasi publik mencapai 82,26% dari target 50%.
Harison menyebut capaian ini menjadi bukti konkret bahwa transformasi komunikasi publik di lingkungan kementerian berjalan efektif.
Senada dengan Harison, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, juga mengapresiasi kinerja unit kerja Humas dan Protokol. Ia menyoroti keberhasilan Biro Humas meraih nilai AA dalam penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), bersama Ditjen Tata Ruang, Biro Hukum, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
“Kita harapkan seluruh unit internal bisa meningkatkan kinerja agar SAKIP-nya minimal A,” ujar Andi.
Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas layanan, terutama dalam merespons aduan publik.
“Teman-teman di daerah harus responsif, baik terhadap aduan lewat WhatsApp maupun yang datang langsung,” tambahnya.
Dalam forum evaluasi daring ini, hadir pula Kepala Biro Hukum, Nugraha; Kepala Pusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya; Inspektur Wilayah II, Tri Wibisono; dan Ketua STPN, Sri Yanti Achmad. (*)
