Indeks Reformasi Birokrasi ATR/BPN Meningkat Tajam, Target 90 Persen di 2025

Rapat Penyusunan Rencana Aksi RB di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (15/07/2025). (Photo: Istrimewa) 

Realitynews.web.id | JAKARTA, – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menunjukkan progres signifikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Sejak tahun 2010, indeks RB kementerian ini mengalami kenaikan rata-rata 3,16 poin setiap tahunnya.

Pada tahun 2024, capaian indeks RB mencapai 84,02%. Sementara itu, pada tahun 2023 berada di angka 78,75%, dan 76,58% di tahun 2022. Target ambisius telah ditetapkan untuk tahun 2025, yakni mencapai angka 90%.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan bahwa peningkatan indeks RB bukan hanya sekadar angka. Ia menyebut, capaian ini harus membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan para pegawai.

“Kalau target indeks ini berhasil kita capai, insyaallah akan berdampak pada peningkatan take home pay kita semua,” ujar Pudji saat membuka Rapat Penyusunan Rencana Aksi RB di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (15/07/2025).

Ia juga mengingatkan bahwa sinergi antarunit kerja menjadi kunci keberhasilan. Tidak cukup hanya mengandalkan segelintir orang, namun seluruh komponen organisasi harus terlibat aktif.

“Tidak bisa satu atau dua unit saja yang bekerja. Semua harus saling mendukung untuk mewujudkan RB yang berdampak nyata,” tegasnya.

Penilaian RB Kini Tambah Komponen General dan Tematik

Penilaian Reformasi Birokrasi saat ini mengacu pada roadmap nasional yang disusun oleh Kementerian PAN-RB. Dalam periode 2020–2024, terdapat dua komponen tambahan dalam sistem evaluasi, yaitu komponen general dan tematik.

Staf Ahli Bidang RB Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, meminta setiap unit untuk segera menyusun program kerja berbasis RB tematik sebagai bagian dari rencana jangka panjang.

“Kalau sudah ada rancangan *roadmap* dan program kerja RB-nya, kita bisa lebih fokus dan terarah dalam pelaksanaannya,” ujar Deni di hadapan para pejabat tinggi pratama.

Penguatan Roadmap Lewat Aturan Baru

Menanggapi perubahan tersebut, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah mengantisipasi penyesuaian ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2023.

Peraturan ini menjadi dasar penguatan arah reformasi birokrasi internal agar lebih relevan, berdampak langsung, dan tetap sejalan dengan agenda nasional.(*)