 |
| Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis : Satker Harus Peka Terhadap Krisis dan Sentimen Masyarakat (Photo: Istrimewa) |
Menurut Harison, satuan kerja (Satker) di daerah tidak hanya dituntut menjalankan program sesuai prosedur dan standar operasional (SOP), tetapi juga harus memiliki sense of crisis terhadap dinamika opini publik dan media.
“Jajaran di daerah perlu peka terhadap sentimen masyarakat dan media. Tak cukup hanya mengikuti aturan, tetapi juga harus mampu membaca isu-isu strategis yang berkembang,” tegas Harison.
Ia mendorong agar Satker di daerah menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang berimbang. Satker disebutnya memiliki kewenangan penuh untuk mengklarifikasi atau mengedukasi publik terkait isu yang beredar di wilayahnya masing-masing.
Harison mencontohkan kasus yang sempat viral di Yogyakarta, yaitu kasus Mbah Tupon, yang menurutnya menjadi bukti pentingnya kehadiran pejabat daerah dalam menjawab keresahan publik. Ia pun mengapresiasi langkah cepat Kepala Kanwil BPN DIY, Dony, yang aktif memberikan klarifikasi kepada media nasional seperti CNN dan Kompas.
Lebih lanjut, Harison menjelaskan mengenai strategi komunikasi yang tengah diimplementasikan seluruh Satker ATR/BPN di Indonesia. Evaluasi kinerja komunikasi ini dibangun atas empat indikator utama, yakni Paid Media, Earned Media, Owned Media, dan Shared Media.
“Tujuannya agar pesan-pesan program kerja yang dijalankan di daerah benar-benar sampai ke masyarakat, bukan hanya sekadar pemberitaan internal,” ujarnya.
Acara evaluasi yang berlangsung daring tersebut juga dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. (*)
