 |
| Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Dra. H. Muchtar,MM melantik delapan pejabat eselon II resmi dan diambil sumpah jabatannya, Rabu sore (12/11/2025), di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Selayar. (Photo: Istimewa) |
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Drs. H. Muhtar, M.M., serta dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah pejabat struktural Pemkab Selayar.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Delapan pejabat yang dilantik dan menempati posisi baru, antara lain:
1. Drs. Mesdiyono, M.Ec.Dev, dari jabatan Sekretaris Daerah menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
2. H. Salahuddin, S.Sos, menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Muzakkir Muin, S.P, diangkat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
4. Drs. Ahmad Ansar, S.STP, kini menduduki jabatan Asisten Administrasi Umum.
5. Ir. M. Yunan Krg Tompobulu, ST., MT., IPM, dipercaya memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Drs. H. A. Nurhalik, M.Si, dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
7. Hj. Andi Ros Irma, S.Sos, menempati jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Andriani Gusran, S.P, menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan.
 |
| Dokumentasi Humas IKP Diskominfo SP |
Dalam arahannya, Wakil Bupati Muhtar menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat struktur organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan dilakukan melalui uji kompetensi (fit and proper test) dengan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat Nomor: 25701/R-AK.02.03/SD/F/2025 tertanggal 10 November 2025.
Menurutnya, proses evaluasi telah dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kinerja, integritas, kapasitas manajerial, serta komitmen terhadap pelayanan publik.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola birokrasi dan memastikan pelaksanaan visi pembangunan daerah berjalan efektif dan berkesinambungan. (*)
