 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, (Photo: Istimewa) |
Di hadapan para surveyor dari seluruh Indonesia, Menteri Nusron menegaskan bahwa pertarungan sumber daya agraria menjadi isu serius yang penuh potensi penyimpangan.
“Ini pertarungan sumber daya. Karena itu saya minta agar anggota MASKI tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berebut tanah dengan cara yang tidak fair, tidak transparan, dan tidak baik,” ujarnya.
Menteri Nusron menyinggung kembali kasus “Pagar Laut” yang sempat mencuat di awal masa jabatannya. Menurutnya, kasus tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya oknum yang terlibat dari sisi teknis.
Ia menegaskan bahwa tanah adalah sumber daya alam yang tidak dapat diciptakan manusia, sehingga godaan untuk menyimpang selalu ada.
“Manusia tidak bisa membuat tanah, tidak bisa membuat air, tidak bisa membuat udara. Itu hukum alam,” katanya.
Menurut Menteri Nusron, kejahatan pertanahan—yang sering disebut mafia tanah—sering kali berawal dari proses pengukuran lahan. Dua hal yang kerap diperebutkan adalah aspek fisik dan aspek pengakuan:
Aspek fisik: rekayasa tidak akan terjadi tanpa keterlibatan petugas lapangan.
Aspek pengakuan: muncul lewat dokumen yuridis, historis, atau administrasi lain.
Namun, ia menegaskan bahwa rekayasa dokumen tidak akan berdiri jika data fisik tanah sudah kuat dan akurat.
Menteri Nusron melihat MASKI sebagai mitra penting ATR/BPN dalam pembenahan sistem pertanahan nasional. Dengan ratusan anggota di 26 provinsi, MASKI diharapkan memperkuat manajemen land tenure dan administrasi pertanahan.
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya ajak kita semua membenahi dan memperbaiki manajemen pertanahan yang masih menyisakan banyak tumpukan masalah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga meninjau beberapa booth teknologi survei lapangan dan melihat langsung inovasi baru yang mendukung percepatan layanan pertanahan. Tampak mendampingi, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali I Made Daging. (*)
