Kementerian ATR/BPN Raih 8 Penghargaan dari KKP atas Sertipikasi Pulau-Pulau Kecil

 

Kementrian ATR/BPN terima delapan penghargan dri Kementrian kelautan dan Perikanan (Photo: Istimewa) 

Realitynews.web.id | JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima delapan penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas kontribusi dalam mempercepat sertipikasi pulau-pulau kecil di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025 di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (04/12/2025).

Sinergi kedua kementerian ini dinilai berperan penting dalam memperkuat kepastian hukum serta menjaga kedaulatan negara, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar.

Wakil Menteri ATR/BPN, Tommy Kurniawan Ossy, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.

“Kami sangat terhormat menerima penghargaan ini. Pensertipikatan pulau-pulau kecil merupakan bentuk kehadiran negara sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar kedaulatan bangsa semakin kuat dan terjaga,” ujarnya.

Daftar Penghargaan yang Diterima ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN mendapat penghargaan atas percepatan penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. KKP di sejumlah wilayah, yaitu:

1. Pulau Lusi – Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
2. Pulau Mega – Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara
3. Pulau-pulau di wilayah kerja Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat
4. 10 Pulau Tidak Berpenduduk di Kabupaten Mamuju
5. Pulau Batek – Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
6. Pulau Salaut Besar – Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, serta kepada Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald.

Wamen Ossy menegaskan bahwa sertipikasi seluruh pulau terluar menjadi prioritas bersama.

 “Kami terus melakukan inventarisasi, pemetaan, dan sertipikasi dengan melibatkan KKP dan lembaga terkait lainnya. Legalitas tanah diperlukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, serta kedaulatan negara,” jelasnya.

Dalam Rakernis tersebut, Wamen ATR/BPN juga menyerahkan sertipikat tanah untuk 10 kecamatan di Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Pada kesempatan yang sama, Wamen Ossy turut menyaksikan peluncuran Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi (PROTEKSI) bersama Menteri KKP, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, dan Dirjen Pengelolaan Kelautan Koswara. Acara ini juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan di bidang konservasi dan kelautan. (*)