ATR/BPN Serap 95,73 Persen Anggaran 2025, Targetkan 98 Persen di 2026

 

Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar Rabu (14/1/2026) di Aula Prona Lantai 7, Kementerian ATR/BPN, Jakarta (Photo: Istimewa) 

Realitynews.web.id | JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian positif dalam realisasi program pertanahan sepanjang 2025. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyebut mayoritas output program strategis berhasil mencapai target, bahkan sejumlah diantaranya melampaui 100 persen.

Hal itu disampaikan Dalu dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar Rabu (14/1/2026) di Aula Prona Lantai 7, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

“Kalau kita lihat capaian output-nya, di dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota dari volume efektif 55 baru tercapai 35. Kemudian peta bidang tanah PTSL dari target 1.552.000 tercapai 1.584.476 atau 102,06 persen,” ujar Dalu.

Ia menjelaskan, capaian positif juga terlihat pada berbagai program strategis lainnya. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tercapai 99,87 persen, sementara penetapan tanah ulayat bahkan menembus 133 persen dari target.

Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah tercapai 97,13 persen. Akses peta Zona Nilai Tanah (ZNT) mencapai 100 persen, sedangkan penerbitan tanah terlantar dan hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 124 persen.

“Penanganan sengketa juga menunjukkan kinerja sangat tinggi dengan capaian 282,99 persen,” tambahnya.

Dalu juga memaparkan realisasi pagu efektif Kementerian ATR/BPN pada 2025 mencapai 95,73 persen dari total anggaran sebesar Rp6,40 triliun. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kinerja pertanahan nasional berada pada jalur positif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kepastian hukum atas tanah serta tata kelola agraria yang lebih baik.

Bagan pencapaian kinerja Kementrian ATR/BPN tahun 2025 (Photo: Istimewa) 

Untuk tahun 2026, Kementerian ATR/BPN mengelola pagu efektif sebesar Rp8,87 triliun. Dalu menargetkan serapan anggaran bisa mencapai 98 persen sekaligus membawa ATR/BPN masuk dalam 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.

Ia menegaskan, fokus utama pada 2026 akan diarahkan pada percepatan pelayanan, penguatan digitalisasi pertanahan, peningkatan kualitas data, serta penyelesaian tunggakan layanan.

“Pelayanan pertanahan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari output dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah menjadi fokus utama kami,” ujarnya.

Rapat pimpinan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan diikuti Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Kegiatan ini juga dihadiri para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring. (*)