 |
| Menu program Makan Bergizi Gratis bulan Ramadhan 1447 H 2026 (Photo: Istimewa) |
Ketika angka Rp 15.000 per porsi beredar luas, publik secara spontan membandingkannya dengan kualitas makanan yang diterima. Dari sanalah muncul pertanyaan mendasar: apakah anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk bahan makanan?
Menjawab polemik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi rinci.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa angka Rp 15.000 bukanlah murni untuk bahan makanan.
“Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1–3 itu sebesar Rp 8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp 10.000 per porsi,” ujarnya.
Artinya, ruang fiskal untuk bahan pangan memang berada pada rentang Rp 8.000–Rp 10.000. Sisanya dialokasikan untuk komponen lain dalam rantai distribusi program.
Struktur Biaya: Kebijakan Sosial Bukan Sekadar Harga Makanan
Dalam desain kebijakan publik, terutama program bantuan sosial berskala nasional, biaya tidak pernah berhenti pada komoditas utama. Ada infrastruktur, tenaga kerja, distribusi, dan sistem pengawasan yang turut menyerap anggaran.
BGN menjelaskan komposisi biaya per porsi meliputi:
* Bahan makanan: Rp 8.000–Rp 10.000
* Operasional (listrik, air, gas, transportasi, insentif pekerja): ± Rp 3.000
* Sewa dan fasilitas dapur: ± Rp 2.000
Jika ditotal, angka tersebut memang mendekati Rp 13.000–Rp 15.000 per porsi. Namun secara substansi, hanya sebagian yang benar-benar berubah menjadi makanan di piring penerima manfaat.
Di sinilah muncul celah persepsi. Publik cenderung memahami angka total sebagai nilai konsumsi langsung, sementara pemerintah melihatnya sebagai total cost of program delivery.
Ujian Tata Kelola dan Akuntabilitas
Kritik terhadap menu MBG Ramadan pada dasarnya adalah refleksi dari tuntutan akuntabilitas. Dalam ekonomi kebijakan, program sosial yang menyasar kelompok rentan selalu berada di bawah sorotan tinggi karena menggunakan dana publik.
BGN menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,” tambah Nanik.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengawasan menjadi bagian integral dari desain kebijakan.
Namun tantangan sebenarnya bukan hanya pada pengawasan internal, melainkan pada komunikasi publik. Ketika informasi anggaran tidak dipahami secara utuh, ruang disinformasi terbuka lebar.
Perspektif Ekonomi: Efisiensi vs Ekspektasi
Secara ekonomi, program seperti MBG menghadapi dilema klasik kebijakan sosial:
1. Menjaga efisiensi anggaran agar cakupan luas tetap terjamin.
2. Memastikan kualitas layanan memenuhi ekspektasi penerima manfaat.
Semakin besar biaya operasional, semakin kecil porsi yang bisa dialokasikan untuk bahan makanan—kecuali pemerintah menambah pagu anggaran.
Polemik Ramadhan ini menjadi momentum evaluasi: apakah struktur biaya saat ini sudah optimal? Apakah model distribusi paling efisien? Dan bagaimana meningkatkan transparansi agar tidak terjadi kesenjangan persepsi?
Kepercayaan Publik sebagai Modal Utama
Dalam kebijakan publik, trust adalah modal yang tak kalah penting dari anggaran. Tanpa kepercayaan, setiap angka akan dipertanyakan. Dengan kepercayaan, kebijakan mendapat legitimasi sosial.
Kasus menu MBG Ramadan memperlihatkan bahwa transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Semakin terbuka rincian anggaran, semakin kecil ruang spekulasi.
Ke depan, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan komunikasi publik yang menyertainya.
