 |
| Ilustrasi keterbatasan SDM dan Peralatan medias di Wilayah Pulau-pulau (Photo: Istimewa) |
Awal Desember 2025, Temuan Obat Kadaluarsa di Puskesmas Pasitallu
Isu bermula dari laporan masyarakat terkait obat-obatan kadaluarsa yang ditemukan di Puskesmas Pasitallu, Kecamatan Takabonerate. Informasi ini cepat menyebar dan menimbulkan kekhawatiran publik terkait keselamatan pasien dan pengelolaan farmasi puskesmas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Puskesmas Pasitallu, Haidir, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa obat kedaluwarsa tersebut tidak digunakan untuk pelayanan pasien dan merupakan stok yang menunggu proses pemusnahan.
“Tidak ada obat kadaluarsa yang diberikan kepada pasien. Obat itu sudah dipisahkan dan menunggu prosedur penghapusan,” kata Haidir. (Sumber: selayarkini.com, Desember 2025)
Meski demikian, kasus ini menjadi pintu masuk kritik terhadap sistem pengawasan internal fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan.
Pertengahan Desember 2025, Puluhan Warga Pasimarannu Alami Gangguan Kesehatan
Belum reda polemik obat kedaluwarsa, Kecamatan Pasimarannu kembali diguncang setelah puluhan warga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan secara bersamaan. Warga mengeluhkan gejala seperti pusing, mual, dan demam.
Petugas kesehatan melakukan penanganan darurat dan penyelidikan awal. Meski penyebab pasti masih ditelusuri, peristiwa ini menegaskan lemahnya sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa di wilayah kepulauan. (Sumber: satulayar.com, Desember 2025)
Tragedi Ibu dan Bayi Meninggal di Pulau Rajuni
Puncak sorotan terjadi di Pulau Rajuni, Kecamatan Takabonerate. Seorang ibu hamil dan bayinya meninggal dunia saat proses persalinan di rumah bidan desa. Tragedi ini mengguncang masyarakat Selayar dan memicu gelombang reaksi publik.
Warga dan aktivis menilai kejadian tersebut sebagai kegagalan serius layanan kesehatan desa, terutama dalam penanganan persalinan berisiko tinggi di wilayah terpencil.
“Ini bukan semata soal musibah, tapi soal sistem yang tidak berjalan. Pemerintah desa dinilai abai,” tulis PorosTengah.com dalam laporannya. (Sumber: porostengah.com, Desember 2025)
Akhir Desember 2025, LSM LIRA Desak Penyelidikan Aparat Penegak Hukum
Menindaklanjuti tragedi Rajuni, LSM LIRA Sulawesi Selatan mendesak aparat penegak hukum (APH) menyelidiki legalitas praktik bidan desa, termasuk dugaan pungutan kepada pasien.
“Kami mendesak APH mengusut tuntas apakah bidan tersebut memiliki izin praktik yang sah dan apakah ada pungutan di luar ketentuan,” tegas perwakilan LIRA.
LSM LIRA juga menyoroti peran Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam pembinaan dan pengawasan tenaga bidan di wilayah kepulauan. (Sumber: porostengah.com, Desember 2025)
DPRD Selayar Diminta Turun Tangan
Desakan tidak hanya datang dari LSM. Sejumlah pihak meminta DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar segera turun tangan mengawasi layanan kesehatan desa, khususnya di wilayah pulau-pulau terluar.
“Kasus ini harus menjadi perhatian serius DPRD, agar tidak terulang di desa lain,” tulis PorosTengah.com.
Awal Januari 2026, Kepala Puskesmas Pasitallu Buka Fakta Kematian Ibu Hamil
Memasuki Januari 2026, Kepala Puskesmas Pasitallu kembali memberikan keterangan terkait kasus kematian ibu dan bayi di Rajuni. Ia menyatakan bahwa rujukan ke fasilitas lebih lengkap telah dianjurkan sejak jauh hari.
“Pasien sudah kami sarankan rujukan sejak enam bulan lalu karena masuk kategori risiko tinggi,” ungkap Haidir.
Ia menambahkan bahwa keputusan keluarga untuk tidak segera dirujuk menjadi salah satu faktor yang memperberat kondisi saat persalinan. (Sumber: selayarkini.com, Januari 2026)
Media Soroti Potret Layanan Kesehatan Kepulauan
Kasus Rajuni kemudian dipotret sebagai gambaran luas problem layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Keterbatasan fasilitas, jarak tempuh laut, dan lemahnya sistem rujukan dinilai sebagai faktor utama yang terus berulang.
“Tragedi ini menunjukkan betapa rentannya ibu dan bayi di wilayah kepulauan,” tulis Sulsellima.com.
CATATAN AKHIR
Rangkaian peristiwa dari Pasitallu hingga Rajuni menunjukkan bahwa persoalan kesehatan di Kepulauan Selayar bukan insiden tunggal, melainkan akumulasi masalah sistemik: pengelolaan fasilitas, pengawasan tenaga kesehatan, sistem rujukan, serta peran pemerintah dan legislatif.
Di wilayah kepulauan, keterlambatan keputusan, lemahnya pengawasan, dan minimnya fasilitas dapat berdampak fatal. Tragedi demi tragedi menjadi pengingat bahwa layanan kesehatan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan soal keselamatan dan hak hidup warga. (*)
