 |
| Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026, di Jakarta (Photo: Istimewa) |
Realitynews.web.id | JAKARTA, — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 95,73 persen. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas pengelolaan anggaran pada tahun 2026.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang matang sejak awal tahun. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026, di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menurut Dalu, evaluasi dilakukan untuk memastikan anggaran negara yang dikelola ATR/BPN benar-benar dimanfaatkan secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Anggaran yang diterima pada 2026 harus mengalir langsung pada pencapaian sasaran kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, capaian realisasi anggaran 2025 mencerminkan komitmen dan sinergi seluruh jajaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, rapat evaluasi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum penguatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan APBN.
Dalu juga menekankan perlunya perencanaan anggaran yang terstruktur, mulai dari penetapan target kinerja yang realistis, penyusunan jadwal pelaksanaan yang jelas, hingga kelengkapan dokumen pendukung.
“Dengan perencanaan yang matang, setiap satuan kerja akan memiliki proyeksi capaian triwulanan sebagai alat pengendalian pelaksanaan program,” jelasnya.
Selain itu, Sekjen ATR/BPN menyoroti pentingnya koordinasi yang solid antara kementerian di tingkat pusat dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan. Ia berharap, tahun 2026 menjadi momentum perbaikan tata kelola kinerja dan anggaran di lingkungan ATR/BPN.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil positif, meskipun sempat menghadapi keterbatasan waktu akibat penyesuaian anggaran di pertengahan tahun.
“Ke depan, Biro Perencanaan bersama Inspektorat Wilayah dan direktorat terkait akan mengoordinasikan proses evaluasi ini. Hasilnya diharapkan menjadi dasar perbaikan agar target kinerja tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan capaian yang telah diraih pada 2025,” katanya.
Rapat evaluasi ini digelar selama tiga hari, 4–6 Februari 2026, dengan agenda pemaparan laporan kinerja tahun 2025 serta rencana aksi tahun 2026 oleh seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajarannya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, baik secara luring maupun daring. (*)
