 |
| Ratusan pengguna kendaraan di Jampea Kecamatan Pasimasunggu mengantre memadati badan jalan (Photo: Ist) |
Pantauan pada rekaman video amatir netizen akun medsosnya @Dihank Patta di Pulau Jampea menunjukkan ratusan kendaraan mengantre untuk mendapatkan BBM. Rekaman video antrean kendaraan bahkan memadati ruas jalan di sekitar lokasi penjualan BBM dengan tulisan "Terpaksa atau dipaksa beli dengan harga Rp. 25.000?".
Pemandangan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM di tengah keterbatasan stok. Warga berupaya mendapatkan bahan bakar selagi persediaan masih tersedia untuk menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari, termasuk perdagangan, transportasi, serta kegiatan nelayan.
Keluhan mengenai kondisi itu juga mulai disampaikan warga melalui media sosial. Salah satunya datang dari akun Dimas Hendra Stori yang mengunggah tulisan berjudul “BENSIN MAKIN LANGKA, HARGA MAKIN GILA!” pada Selasa, (01/09/2026).
Dalam unggahannya, Dimas mempertanyakan semakin sulitnya masyarakat mendapatkan bensin di Jampea. Ia juga menyoroti harga BBM yang dinilai semakin tinggi ketika stok tersedia.
“Bensin semakin sulit dicari. Sekalinya ada, harganya bikin masyarakat harus tarik napas panjang sebelum mengisi tangki,” tulisnya.
Ia menyebut kelangkaan BBM berdampak langsung terhadap masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ketersediaan bahan bakar. Nelayan membutuhkan BBM untuk melaut, sementara pedagang dan pekerja lainnya memerlukan kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dimas mempertanyakan penyebab stok BBM di Jampea semakin sulit diperoleh dan alasan harga yang terus meningkat. Ia juga meminta pemerintah dan pihak terkait menjelaskan kondisi tersebut kepada masyarakat.
Ia menegaskan keluhan tersebut bukan ditujukan untuk menuduh pihak tertentu, melainkan meminta adanya penjelasan dan solusi atas persoalan yang dirasakan masyarakat.
Distribusi BBM
 |
| Distribusi BBM subsidi dan nonsubsidi ke Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan kapal SPOB Patra Zalva II (Photo: Istimewa) |
Persoalan kelangkaan tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya distribusi BBM ke Kabupaten Kepulauan Selayar tetap dilakukan.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi pada Rabu, 2 September 2026, menyalurkan BBM subsidi dan nonsubsidi ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Distribusi itu menggunakan kapal SPOB Patra Zalva II sebagai bagian dari upaya mendukung pasokan energi untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah kepulauan.
Data distribusi juga tercantum dalam Berita Acara Pembongkaran (Discharge) BBM/BBK APMS dan Pertashop di Kepulauan Selayar Nomor 471/EPN-MKS/APMS-ITM/VIII/2026 yang diterbitkan PT El Nusa Petrofin.
Dalam dokumen tersebut tercatat sebanyak 376.000 liter BBM dibongkar dari kapal untuk selanjutnya didistribusikan kepada sejumlah APMS dan Pertashop di Kepulauan Selayar.
Jumlah tersebut terdiri atas 122.000 liter Pertalite, 106.000 liter Bio Solar (BSO), dan 148.000 liter Pertamax.
BBM tersebut dibongkar dari kapal tanker ke mobil tangki untuk kemudian disalurkan kepada masing-masing APMS dan Pertashop berdasarkan alokasi yang telah ditentukan.
Salah satu penerima dengan alokasi terbesar adalah PT Patra Utama Pertiwi, dengan total 129.000 liter BBM subsidi dan nonsubsidi.
Alokasi tersebut dibagi untuk dua titik penyaluran, yakni APMS Barugaia dan APMS Jampea.
APMS Barugaia mendapatkan alokasi 65.000 liter, terdiri atas 30.000 liter Pertalite, 24.000 liter Biosolar dan 10.000 liter Pertamax.
Sementara APMS Jampea mendapatkan alokasi 64.000 liter, dengan rincian 30.000 liter Pertalite, 24.000 liter Biosolar dan 10.000 liter Pertamax.
Alokasi Besar, BBM Tetap Sulit Ditemukan
 |
| Situasi APMS PT Patra Utama Pertiwi tahun 2021 (Photo: media Selayar) |
Besarnya alokasi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah kondisi yang dialami masyarakat Jampea.
Di satu sisi, dokumen distribusi mencatat puluhan ribu liter BBM dialokasikan untuk APMS Jampea. Di sisi lain, masyarakat masih terlihat berdesakan untuk mendapatkan BBM ketika pasokan tersedia. Keluhan mengenai harga yang meningkat juga muncul di tengah masyarakat.
Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai rantai distribusi BBM setelah proses pembongkaran dari kapal hingga sampai kepada konsumen.
Apakah seluruh BBM yang dialokasikan untuk Jampea telah tiba dan tersedia di APMS? Jika sudah tiba, kapan dan dalam durasi berapa lama BBM tersebut dijual kepada masyarakat? Atau masih terdapat kendala dalam proses distribusi dari titik bongkar hingga ke konsumen?
Pertanyaan lainnya adalah bagaimana pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi dilakukan, terutama untuk memastikan BBM yang telah dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai peruntukannya.
Kelangkaan di tingkat konsumen tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan dalam distribusi. Namun, perbedaan antara data alokasi dan kondisi antrean di lapangan patut mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak yang berwenang.
Masyarakat Jampea pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kepastian bahwa pasokan BBM tersedia, tetapi juga membutuhkan informasi yang transparan mengenai berapa jumlah BBM yang masuk, kapan disalurkan, berapa yang telah terjual, dan bagaimana pengawasannya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak pengelola APMS Jampea mengenai kondisi stok, realisasi penyaluran maupun penyebab terjadinya antrean panjang tersebut. (Red)
