 |
| Kementerian ATR/BPN menetapkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp9,49 triliun.yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta (Photo:Istrimewa) |
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan alokasi anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan layanan publik dan program strategis di bidang pertanahan dan tata ruang.
“Pagu Kementerian ATR/BPN tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun, terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penataan ruang,” ujar Nusron, yang hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan.
Dari total pagu anggaran, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, meliputi gaji, tunjangan, dan operasional 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di pusat dan daerah. Sementara Rp3,023 triliun diarahkan untuk kegiatan non-operasional, dengan fokus pada program prioritas senilai Rp1,8 triliun.
Beberapa program strategis yang akan digencarkan antara lain Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, dan Peta Zona Nilai Tanah.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, naik 9,12% atau sekitar Rp300 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Nusron menegaskan, pengelolaan anggaran akan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan berorientasi pada hasil yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kami berharap pelaksanaan program di tahun anggaran 2026 mendapat dukungan penuh dari Komisi II DPR RI. Sinergi pemerintah dan legislatif menjadi kunci agar program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal,” ucapnya.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, juga dihadiri Kementerian Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.(*)
